Sihar Sitorus Sangsi Indikator Daya Saing Ekonomi Bappenas Dapat Tercapai di 2024

05-04-2023 / BADAN ANGGARAN
Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus dalam Rapat Kerja Menteri PPN RI/ Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Rabu (5/4/2023). Foto : Mu/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus meminta Menteri PPN RI/ Kepala Bappenas untuk memberikan penjelasan mengenai Indikator Daya Saing Ekonomi yang masih jauh di bawah target RPJMN. Dengan angka-angka tersebut, Sihar menyangsikan dapat tercapainya target pada 2024 nanti. 

 

“Tentang daya saing ekonomi, kalau kita melihat angka parameternya sepertinya masih banyak work-in-progress sehingga masih belum mencapai kepada RPJMN. Namun, kita boleh di-share Pak, dibagi cerita sedikit sekarang progres atau proses yang sedang berjalan itu apa saja?” tanya politisi PDI-P itu dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan pada Rabu (5/4/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

 

Setidaknya terdapat 6 (enam) indikator Daya Saing Ekonomi, yaitu, Pertama, besaran kontribusi industri pengolahan pada PDB; Kedua, pertumbuhan investasi; Ketiga, rasio kewirausahaan nasional; Keempat, nilai devisa pariwisata; Kelima, pertumbuhan PDB pertanian; dan Keenam, pertumbuhan PDB perikanan. “Dari data yang dipaparkan, belum ada satu pun indikator yang memiliki capaian mendekati target RPJMN di tahun 2024,” tegas Sihar.

 

Pada kesempatan yang sama, Legislator Dapil Sumatera Utara II itu juga menyinggung salah satu indikator infrastruktur konektivitas wilayah yaitu kondisi mantap jalan nasional /provinsi/kabupaten-kota. Sihar menyoroti kondisi kemantapan jalan yang menghubungkan antar kabupaten terlebih apabila terdapat fasilitas konektivitas lainnya. 

 

“Ini berkaitan dengan dapil tentang mantap jalan nasional. Saya hanya mau sharing aja Pak. Kemarin itu saya, karena jalan yang rasanya kurang mantap saya dua kali terlambat ngejar pesawat padahal sudah kayaknya waktunya cukup panjang untuk mengejar pesawat ternyata terlambat. Jadi mungkin beberapa jalan yang antar kabupaten atau yang bisa menghubungkan dua Kabupaten ini di daerah Dapil nih agak-agak kurang mantap. Mungkin nanti mohon diperhatikan juga,” ujarnya sambil berkelakar.

 

Menanggapi pertanyaan Sihar, Menteri PPN RI/ Kepala Bappenas menyampaikan bahwa yang paling diperhitungkan adalah kontribusi dari industri manufaktur. Ia tidak menampik bahwa meski pemerintah telah mendorong pertumbuhan industri manufaktur namun kecepatan dari pertambahan di industri tersebut masih belum bisa mendongkrak kontribusinya hingga mencapai lebih dari 20 persen pada PDB. (uc/rdn)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...